Rabu, 05 September 2012 - 11:23:37 WIB
JEMBER INCORPORATED : SAATNYA MENGEMBANGKAN BUMD BARU
Diposting oleh : Mirfano
Kategori: General Issue - Dibaca: 2608 kali

Jember adalah daerah dengan potensi pertanian dan perkebunan yang sangat prospektif.  Potensi itu ditangkap oleh pemerintah kabupaten dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) pada tahun 1969 pada areal HGU seluas lebih dari 4.000 Ha dengan mengembangkan bisnis perkebunan kopi, karet dan kakao. Visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah kabupaten saat itu sudah terwujud, PDP telah menjadi sumber pendapatan bagi lebih dari 3.000 orang karyawan dan menjadi salah satu pilar Pendapatan Asli Daerah (PAD) unggulan dengan kemampuannya menghasilkan laba bersih lebih dari Rp.20 m pada tahun 2008, lebih dari Rp.13 m pada tahun 2009. lebih dari Rp.16 m pada tahun 2010 dan lebih dari  Rp. 18 m pada tahun 2011.  Sebagian dari laba bersih tersebut masuk sebagai PAD sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.  Tidak banyak pemerintah kabupaten yang memiliki BUMD yang core bisnisnya perkebunan, menurut info BUMD perkebunan hanya ada pada 2 kabupaten di seluruh Indonesia yaitu di Jember dan salah satu kabupaten di pulau Sumatera
 
Pada tahun 1975, dibentuk lagi satu BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berbeda dengan PDP karena memiliki 2 sisi mata uang yang berbeda yaitu misi bisnis dan misi sosial berupa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Meskipun sempat menghadapi persoalan pinjaman lunak pada era orde baru, sekarang PDAM telah tumbuh bersama lebih dari 100 orang karyawannya menjadi perusahaan yang cukup sehat dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
 
Kedua BUMD tersebut dibentuk saat keuangan daerah masih sangat terbatas, tetapi karena memiliki visi kesejahteraan yang sangat kuat maka keduanya  dapat terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Nah ketika keuangan daerah sudah lebih kuat dibandingkan tahun 70 an, perlu difikirkan pembentukan BUMD baru dengan visi kesejahteraan dan pelayanan.  Di Jember, saya berpendapat perlu dibentuk 3 BUMD baru yaitu BUMD di sektor pasar (mungkin bisa menjadi salah satu satu solusi masalah "pasar kencong baru"), BUMD di sektor agroindustri pangan dan horikutura serta BUMD di sektor perhubungan/transportasi (kalau Jember mau melanjutkan rencana operasional bandara "notohadinegoro") 
 
Kalau merujuk dari institusi pemerintahan,  pemerintah pusat – pemerintah propinsi – pemerintah kabupaten/kota – pemerintah desa jelas mengandung makna hirarkis, akan tetapi memaknai BUMN-BUMD-BUMDES harus dengan perspektif yang berbeda, karena ketiga institusi tersebut bukan institusi pemerintahan melainkan institusi bisnis yang tidak memiliki hubungan hirarkis. Bahkan hal yang sangat ekstrim selain tidak memiliki  kaitan bisnis,  hubungan diantara mereka malah cenderung kompetitif.  Ketiga institusi tersebut dibangun dengan sejarah  dan karakter yang berbeda.  BUMN dibangun sudah sejak lama mungkin sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan.  Pendirian BUMN dilatarbelakangi oleh pemikiran yang terinspirasi oleh UUd 1945 yang diantaranya mengamanatkan bahwa bumi, tanah dan air dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kepentingan rakyat. Artinya BUMN merupakan institusi untuk menyelamatkan resources (SDA) kita  dari penjarahan para kapitalis. Awalnya BUMN dibiayai oleh pemerintah tapi kemudian kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pemilik modal non pemerintah  bahkan dari institusi asing sekalipun
 
BUMN terus mengalami restrukturisasi institusi disesuaikan dengan kondisi yang ada, akan tetapi sejak jaman kala bendu sampai dengan sekarang kontribusi BUMN kepada daerah tidak pernah berubah yaitu kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja yang selalu ditonjolkan.  Selain itu beberapa BUMN sebenarnya sudah mengucurkan CSR, sayangnya disamping nilainya yang sangat kecil dan eksklusif, alirannya juga sangat silent sehingga jarang diketahui oleh publik.  Beberapa BUMN berkantor pusat di propinsi, meskipun basis bisnisnya ada di kabupaten pengadaan barang dan jasa yang cukup material dilakukan di propinsi, sehingga kabupaten tempat basis bisnisnya berada  tidak mendapatkan nilai tambah misalnya dari komponen pajak .  Infonya seluruh pendapatan BUMN dihitung oleh pemerintah pusat kemudian dikembalikan kepada daerah dalam bentuk DAU atau DAK atau dana perimbangan. Kontribusi pendapatan yang terakhir ini sulit bagi daerah untuk mengetahui secara detail berapa kontribusi pendapatan yang diperoleh dari BUMN yang berdomisili di wilayahnya.  Dalam kasus-kasus tertentu tidak sedikit BUMN yang tidak mau membangun infrastruktur jalan yang menembus kantong-kantong bisnisnya meskipun kondisinya sudah tidak layak karena menganggap infrastruktur tersebut adalah domain dari pemerintah daerah
 
Berbeda dengan BUMD,  institusi ini berdiri karena kebutuhan daerah (kabupaten / kota / propinsi)  untuk survive dan mandiri mengurus rumah tangganya sendiri.  Pemerintah daerah menjadi pemegang saham tunggal, sehingga secara ex-officio pemerintah daerah memegang kendali atas aktifitas bisnis BUMD.  Keberadaan BUMD sangat diperlukan dalam rangka mencukupi pundi-pundi PAD untuk kebutuhan pelayanan dan pembangunan daerah terutama setelah era otonomi daerahPengelolaan BUMD harus benar-benar professional dan profit orientation meskipun ada BUMD yang karena sifat kebutuhannya lebih berorientasi lebih pada pelayanan publik.    BUMD harus mencerminkan good corporate governance karena perannya sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas karena pada hakekatnya, pemegang saham BUMD adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah propinsi/kabupaten/kota
 
Selama ini sumber dana APBD kabupaten/kota lebih bertumpu pada kekuatan subsidi pemerintah pusat/propinsi dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) atau DAK (Dana Alokasi Khusus) karena pada sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia nilainya jauh lebih  besar dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).  Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, spirit otonomi daerah haruslah dilandasi oleh semangat pemerintah daerah dan masyarakatnya  secara bersama-sama mendongkrak PAD untuk dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara mandiri
 
Semangat mendongkrak PAD secara agresif jangan diartikan sebagai usaha  memperbanyak pungutan atau retribusi kepada masyarakat.  Mendongkrak PAD bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang tersedia diantaranya dengan mengembangkan BUMD pada berbagai sektor usaha yang prospektif
 
Wacana pembentukan BUMDES (Badan Usaha Miliki Desa) sudah mengemuka beberapa tahun yang lalu, akan tetapi hanya beberapa daerah kabupaten/kota saja yang sudah mencoba merealisasikannya seperti Kabupaten Gorontalo dengan PT. Agropotombulunya.  Meskipun desa merupakan wilayah otonomi tersendiri ternyata membumikan BUMDES bukanlah hal yang mudah, selain terbatasnya sumberdaya keuangan desa, terbatasnya SDM dan SDA juga dihadapkan pada nilai-nilai budaya yang telah mengakar cukup lama yang akan sangat berpengaruh terhadap aktifitas bisnis BUMDES.  Dengan demikian pendekatan BUMDES haruslah bottom-up yang didasarkan atas keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dan bukan merupakan pola , sistem dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atasnya 


    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     

    .:: Welcome to Mirfano.com ::.