Sabtu, 06 Oktober 2012 - 21:13:15 WIB
"LESS GOVERNMENT"
Diposting oleh : Mirfano
Kategori: General Issue - Dibaca: 1756 kali

Less Government saya maknai sebagai fenomena berkurangnya peran pemerintah dalam berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan sama sekali tidak saya artikan sebagai fenomena hilangnya peran pemerintah karena itu adalah suatu keniscaan.  Dulu, pada era orde baru, pemerintah sangat powerfull, sangat dominan dan secara pssikologis seolah-olah pemerintah menjadi institusi yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat.  Saat ini terjadi hal yang sebaliknya, peran pemerintah semakin berkurang, bisa saja terjadi secara alamiah atau memang karena tuntutan zaman atau memang beginilah seharusnya
 
Lihat saja dari sisi ekonomi, data BI Jawa Timur pada smester pertama tahun 2012, dalam pembentukan PDRB dari aspek pengeluaran menunjukkan bahwa  pengeluaran pemerintah daerah nilai kontribusinya sebesar 7% sedangkan pengeluaran rumah tangga ditambah modal tetap bruto hampir mencapai 80%.  Artinya kekuatan pengeluaran pemerintah daerah tidak sampai 10% saja dibanding kekuatan ekonomi masyarakat dan swasta.  Jadi pemerintah tidak dapat serta merta mengklaim keberhasilan pembangunan di suatu daerah merupakan keberhasilan pemerintah semata sebagai dampak dari sentuhan intervensi APBD yang nilainya relatif kecil.   Pemerintah daerah harus benar-benar jeli, mencari terobosan jitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, jangan sampai anggaran yang 'relatif kecil" perannya dipergunakan untuk hal-hal yang mubazir. Bukankah proyek atau kegiatan pemerintah pada hakekatnya adalah upaya untuk menyelesaikan masalah ? Kalo hakekatnya benar seperti itu, maka APBD harus responsif terhadap dinamika masalah yang terjadi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.  Masyarakatpun harus dibangkitkan kesadarannya untuk tidak menjadikan pemerintah sebagai institusi pemberi bantuan yang tidak memerlukan pengembalian kecuali bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin
 
Kita coba lihat dari perspektif informasi dan komunikasi.  Kekuatan media saat ini sudah menjadi salah satu pilar demokrasi yang sangat kuat.  Kalau dulu pada era orde baru hanya ada TVRI, sekarang stasiun TV yang ada relatif banyak, memberikan beragam informasi yang dibutuhkan masyarakat.  Pemerintah tidak dapat mendikte informasi yang diberikan media untuk kepentingan pemerintah. Justru sebaliknya, media turut serta mengontrol tingkah laku pemerintah dan secara cepat menginformasikannya kepada masyarakat
 
Berkurangnya peran pemerintah juga terlihat dalam kelembagaan pasar.  Belum ada satupun komoditas yang harganya benar-benar dapat dikendalikan oleh pemerintah, sebut saja "gabah" dan sekarang "kedele" yang menjadi tugas Perum Bulog.  Memang ditetapkan 'harga dasar" tetapi yang terjadi dilapangan cukup banyak deviasinya. Intervensi pemerintah dalam kelembagaan pasar dapat menjadi penyebab komoditas yang potensial menjadi tidak prospektif, seperti yang terjadi pada komoditas cengkeh yang diintervensi BPPC di masa lalu.  Sampai saat ini, cengkeh tidak lagi menjadi komoditas yang menjanjikan keuntungan besar. Tetapi untuk gabah dan kedele saya setuju pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga harga dan mendorong produksi
 
Soal empowering atau pemberdayaan masyarakat.  Pemerintah harus fokus menyediakan anggaran untuk menolong kaum miskin.  Bisa saja dalam bentuk INVESTASI SOSIAL untuk masyarakat miskin yang berusia kurang dari 15 tahun (pendidikan gratis, kesehatan gratis) atau PENINGKATAN PRODUKTIVITAS untuk masyarakat miskin berusia lebih dari 15 tahun dan kurang dari 60 tahun dan bisa juga JAMINAN SOSIAL untuk masyarakat miskin berusia di atas 60 tahun (bantuan langsung tunai).  Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa gerakan menolong si miskin saat ini bukan hanya domain pemerintah karena cukup banyak institusi yang melakukan empowering kaum papa sebagai aksi Corporate Social Responsibility (CSR).  Jadi peran pemerintah dari perspektif empoweringpun saat ini sudah banyak "disaingi" (dalam arti positif) oleh institusi masyarakat
 
Dalam hal penyediaan tenaga kerja misalnya, pemerintah hanya mampu menyediakan tenaga kerja sebatas kekuatan anggarannya. Akan tetapi sangat banyak tenaga kerja yang dapat disediakan oleh entrepreneur.  Seorang "anak singkong Chaerul Tanjung" saja dapat menyediakan tenaga kerja lebih dari 75 ribu orang.  Proyek the new tanjung priok atau pelabuhan kalibaru yang baru saja selesai dikerjakan oleh PT Pelabuhan Indonesia TBk (PELINDO) dengan total anggaran Rp.40 triliun dapat mempekerjakan 500 ribu orang tenaga kerja.  Kekuatan masyarakat dan entrepreneur dalam menyediakan lapangan kerja jauh lebih dominan daripada pemerintah
 
Kalau mau dianalisa lebih jauh sangat banyak fakta yang menunjukkan berkurangnya peran pemerintah.  Oleh sebab itu pemerintah harus kuat pada posisinya sebagai policy maker (regulator), membangun infrastruktur yang tidak bisa dibangun oleh swasta dan masyarakat, menjadi wasit yang adil dalam berbagai dinamika ekonomi, menjadi fasilitator serta menjaga agar anggaran yang dikelolanya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan menghindari pengeluaran anggaran besar yang diperkirakan akan mubazir serta menimbulkan biaya tinggi yang akan menjadi beban generasi berikutnya.  Kita sudah paham dengan adagium, "kita ini bisa membangun tapi tidak pandai merawat", karena biaya untuk merawat berbanding lurus dengan biaya untuk membangunnya    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

.:: Welcome to Mirfano.com ::.