Karir Saya

Apa yang saya lakukan

Sekda Jember Bakal Laporkan Penambangan Kapur Ilegal ke Polisi

Sekretaris daerah Kabupaten Jember Mirfano mengatakan pihaknya akan melaporkan penambangan batu kapur yang dilakukan secara ilegal di Gunung Sadeng ke aparat kepolisian setempat.

“Kami minta perusahaan yang tidak memiliki hak pengelolaan lahan batu kapur di Gunung Sadeng untuk menghentikan aktivitas-nya. Kalau mereka masih bandel, maka kami akan laporkan ke polisi,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur dikutip Antara, Senin, 7 Mareet.

Menurutnya para penambang ilegal berhenti saat tim Pemkab Jember melakukan inspeksi mendadak ke Gunung Sadeng yang merupakan aset pemerintah daerah di Desa Grenden, Kecamatan Puger, namun keesokan harinya bekerja kembali.

“Sepekan lalu saat kami inspeksi mendadak memang tidak ada aktivitas yang dilakukan penambang ilegal, namun setelah kami pulang dan keesokan harinya mereka menambang lagi,” tuturnya.

Dia menjelaskan sertifikat hak pakai Pemkab Jember atas Gunung Sadeng seluas 190 hektare terbit pada 2013, namun sebelumnya pada 2011 bahwa Pemkab Jember bersama DPRD mengesahkan peraturan daerah tentang pajak dan pada 2014 terbit peraturan bupati tentang pemanfaatan Gunung Sadeng.

“Pemkab Jember baru menerbitkan hak pengelolaan lahan untuk perusahaan-perusahaan tambang gunung kapur sejak 2015 dan tercatat ada 18 perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan lahan,” katanya.

Berdasarkan hasil verifikasi dan inspeksi lapangan, lanjut dia, Pemkab Jember menemukan adanya perusahaan tambang yang sudah tidak beroperasi sejak 2019, sehingga lahan dibiarkan terlantar dan lahan dieksplorasi secara berlebihan.

“Bahkan ada perusahaan yang memperjualbelikan hak pengelola lahan ke pihak lain karena pemegangnya tidak mampu mengelola lahan tambang batu kapur tanpa ada pemberitahuan ke Pemkab Jember selaku pemilik aset Gunung Sadeng,” ujarnya.

Mirfano juga mengatakan ada perusahaan yang tidak memiliki peralatan tambang tapi bisa memberikan pendapatan asli daerah (PAD) ke Pemkab Jember hingga Rp1 miliar per tahun karena hak pengelola lahan-nya dijual ke perusahaan lain, namun ada juga yang memberikan PAD hanya Rp6 juta per tahun.

“Hari ini kami akan mencabut hak pengelolaan lahan sebanyak 10 perusahaan dari 18 perusahaan yang mengeksploitasi tambang batu kapur di Gunung Sadeng, Desa Grenden, Kecamatan Puger yang merupakan aset Pemkab Jember,” ucapnya.

Dia meminta kepada 10 pengusaha untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Gunung Sadeng Jember, setelah surat pencabutan hak pengelolaan lahan diterbitkan.

Nama-nama perusahaan yang akan dicabut hak pengelolaan tambang batu kapur di Gunung Sadeng yakni CV Guna Abadi seluas 14,5 hektare; CV Formitra Jaya seluas 4,18 ha; CV Susanti Megah Perkasa seluas 5 ha; CV Mada Karya seluas 6,7 ha; CV Karya Nusantara seluas 5,19 ha.

Sekda Jember Sarankan agar Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Dicabut

Mirfano, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan agar surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tertanggal 22 Desember 2020 dicabut.

“Surat itu tidak bisa jadi acuan pergantian pelaksana tugas (organisasi perangkat daerah). Saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen cabut saja surat itu kalau disalahgunakan,” kata Mirfano,

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Ardian Noeryanto tidak menjawab saran yang disampaikan Mirfano via pesan WhatsApp itu. “Tapi sudah saya informasikan, bahwa isu yang berkembang di Jember, surat itu dijadikan acuan (pelantikan pelaksana tugas kepala OPD). Saya tidak tahu juga benar atau tidaknya, tapi tetap saya sampaikan walau baru isu,” kata Mirfano.

Ardian menegaskan, bahwa surat itu ditujukan kepada gubernur Jatim. “Jadi harus gubernur yang memfasilitasi. Seandainya mau menindaklanjuti surat itu ya ke gubernur dulu untuk difasilitasi,” kata Mirfano.

Sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Rabu (23/12/2020), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melayangkan surat bernomor 910/5348/Keuda kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Komedi itu menegaskan, agar dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, diminta untuk turut memfasilitasi sesuai surat dari Mendagri tersebut.

Keluarnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut sekaligus menindaklanjuti surat Bupati Jember Nomor 900/2638/35.09.412/2020 tertanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Pendapat dan petunjuk tertulis terkait pembiayaan pasca mutasi di linkungan Pemkab Jember dan sekaligus menjawab Surat Wakil Bupati Jember Nomor 900/2430/35.09.412/2020 tertanggal 19 November 2020 perihal Permohonan Pendapat Resmi/Tertulis.

Menanggapi hal tersebut Bupati Jember Faida segera akan melaksanakan perintah dari Kemendagri RI, agar berbagai kewajiban pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pembayaran bisa segera dilakukan. “Pasca turunnya surat tersebut akan segera kita tindaklanjuti,” ujar Bupati Jember Faida dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Keluarnya surat tersebut diikuti kontroversi. Informasi yang berkembang di media massa dan media sosial menyebutkan, bahwa surat itu menegaskan pengembalian pejabat yang dilakukan Wabup KH Muqit Arief tanpa ada izin Mendagri saat menjabat Pelaksana Tugas Bupati Jember.

Informasi ini direspons Ardian Noeryanto dengan menghubungi Mirfano via ponsel. “Dirjen mengatakan, bahwa surat itu telah dipolitisasi. Ini membuat beliau prihatin. Jadi membaca surat itu harus utuh, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, maka persepsinya akan berbeda. Beliau menegaskan, kalau sudah ada perintah (pengembalian jabatan) dalam bentuk rekomendasi Mendagri dan itu dilaksanakan, maka itu sah,” kata Mirfano.